Padat Karya Tunai Mengikis Gotong Royong

OASENUSANTARA, PONOROGO - Gotong-royong tradisi karakteristik budaya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan untuk kepentingan bersama, hakekat kebersamaan dalam kegiatan "gotong-royong" merupakan sebuah warisan tradisi sejarah bangsa sebagai kekuatan yang paling mendasar dalam pembangunan sebuah negara berskala desa, pentingnya menjaga kesadaran masyarakat menjadi tanggungjawab bersama, sehingga gotong-royong tetap menjadi kekuatan mendasar dalam pelaksanaan kepentingan umum.

Kesadaran secara kultural yang menjadi karakteristik masyarakat harus tetap menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan negara berskala desa

Proyek Padat Karya Tunai berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemendagri, Kemenkeu dan Kemedesa PDTT serta Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan Padat Karya Tunai (PKT) merubah hakekat "Gotong-royong" menjadi "Gotong-royong berbayar", dalam hal ini masyarakat seakan diberikan opium finansial dalam kegiatan gotong-royong.

Amanah SKB Swakelola Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan minimal 30% digunakan untuk memberi upah harian masyarakat, penciptaan lapangan perkerjaan baru dengan PKT tersebut sebenarnya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

Implikasinya terjadi pergeseran "orientasi sosial" masyarakat dari hakekat kebersamaan gotong-royong menjadi "orientasi finansial". Terkikisnya kesadaran kebersamaan inilah yang akan menjadi "blunder" karakter masyarakat jauh dari hakekat kebersamaan warisan tradisi karakteristik masyarakat Indonesia.

Kerangka berpikir kita harus tetap melestarikan warisan kekuatan tradisi karakteristik masyarakat "misal kegiatan gotong-royong setiap hari Minggu Kepala Desa dan masyarakat di Desa Kapuran Badegan Ponorogo" merupakan wujud kegiatan masyarakat menjaga nilai kekuatan kebersamaan masyarakat  untuk kepentingan umum.

Perlunya konversi upah masyarakat melalui PKT menjadi "saham-saham" untuk penguatan  sektor-sektor riil dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa yang hasilnya secara langsung dapat dinikmati oleh semua masyarakat, bahkan diharapkan mampu menjamin hajat hidup rakyatnya merupakan hal yang lebih penting untuk menguatkan peningkatan pembangunan ekonomi secara masif dan konstruktif.